Jakarta, CNN Indonesia —
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan transformasi militer di Indonesia tidak cukup hanya sampai 2045. Menurutnya, peta jalan transformasi perang darat harus dibuat hingga 2070.
“Disadari bahwa untuk membangun angkatan bersenjata, untuk melakukan transformasi militer tidak cukup hanya sampai 2045. Peta jalan transformasi perang darat sebetulnya tembus sampai tahun 2070,” kata Andi saat diskusi panel Orasi Ilmiah dan Peluncuran Buku dalam rangka HUT ke-57 Lemhannas, Kamis (19/5) dikutip dari Antara.
Menurut Andi, peta jalan transformasi perang darat tersebut menggambarkan kebutuhan angkatan bersenjata untuk melakukan modernisasi dan peningkatan kemampuan mengadopsi teknologi militer terkini dengan cara membangun kemandirian pada industri pertahanan.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada HUT ke-67 TNI, yang meminta TNI melakukan transformasi pertahanan sebagai kelanjutan dari proses reformasi militer untuk membentuk kekuatan pertahanan di Indonesia.
Namun, kata Andi, jika dilihat dari data dan indeks beberapa lembaga kajian, kemampuan Indonesia untuk mengadopsi teknologi, khususnya bidang baru seperti siber, artificial intelligence (kecerdasan buatan), nano, dan antariksa, masih berada di angka 2 dengan skala skor 1-5.
“Salah satu masalah dasarnya itu memang alokasi sumber daya kepada bidang riset pengembangan, bukan hanya tentang risetnya tapi juga tentang penyiapan sumber daya manusianya,” ujarnya.
Pada 5 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo secara formal menggunakan dua terminologi baru dalam khazanah kebijakan pertahanan di Indonesia.
Terminologi pertama adalah transformasi pertahanan atau defense transformation menekankan kelanjutan dari reformasi militer atau military reform.
Lalu yang kedua dan khusus digunakan oleh Presiden Jokowi adalah menggunakan terminologi kekuatan pertahanan Indonesia yang diterjemahkan menjadi Indonesia Defense Force.
“Itu terminologi spesifik yang akhirnya mengharuskan Indonesia untuk melakukan perubahan paradigmatik, yakni bagaimana kita melihat revolusi organisasi militer Indonesia,” kata Andi.
Perubahan Paradigma Pertahanan
Dalam kesempat itu, Andi mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) juga perlu disertai dengan perubahan paradigma pertahanan.
Ia menyebut selama ini, pertahanan Indonesia cenderung berfokus pada pertahanan berbasis darat dengan mengandalkan strategi pertahanan mendalam (in-depth defense).
Paradigma ini, dinilai tidak lagi optimal karena tidak sejalan dengan posisi geografis serta topografi Ibu Kota Nusantara
“Secara geografis, Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal, khususnya yang bersumber dari udara. Oleh karena itu, kapasitas anti-access atau area-denial di sekitar IKN perlu diperkuat,” kata Andi.
Meski rentan terhadap ancaman udara, kata Andi, bukan berarti pertahanan berbasis darat dan laut di kawasan IKN Nusantara dikesampingkan.
Menurutnya, tantangan ke depan adalah membentuk doktrin pertahanan di ibu kota.
“Tantangan terbesar adalah bagaimana kita membentuk segera doktrin pertahanan ibu kota, menggelar kekuatan darat, kekuatan laut, pada saat nanti perang pertama dan perang utamanya bersifat aircentric,” kata Andi.
Sebelumnya pemerintah sudah mengalokasikan lahan seluas 300 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN untuk TNI.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga mengungkap rencana pembangunan markas baru di kawasan IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mencapai sekitar 4.500 hektare.
Adapun markas baru akan terintegrasi dengan tiga matra, yakni angkatan laut, darat, dan udara.
Masing-masing kesatuan memiliki kebutuhan berbeda untuk luasan pangkalan. Misalnya, angkatan darat 800 ha, angkatan udara 2.700 ha, dan angkatan laut seluas 1.000 ha.
(yoa/Antara/fra)
[Gambas:Video CNN]
Recent Comments