Ganjar Soroti Prabowo Mau Tambah Kementerian: Tidak Sesuai UU, Bagi-bagi Kue

Ganjar Pranowo diminta tanggapan terkait wacana presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang dikabarkan akan menambah nomenklatur kementerian.

Ganjar menegaskan, nomenklatur kementerian sudah diatur dalam UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jumlah kementerian adalah 34.

“Setahu saya UU sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok dan sesuai dengan UU. Maka yang mesti saya ingatkan adalah bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa melanggar ketentuan,” kata Ganjar usai menghadiri halalbihalal Barikade 98 di Jakarta Pusat, Selasa (7/5).

Eks capres 03 ini mengatakan, jangan sampai ada bagi-bagi kekuasaan dalam masalah ini. Ia masih meyakini Prabowo bisa bersikap arif.

“Maka kalau mau mengakomodasi kelompok yang mendukung tentu tempatnya bukan di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bijaksana dalam menentukan,” ucap Ganjar.

Politikus PDIP ini menyebut, jika sampai terjadi praktik bagi-bagi kekuasaan dibalik penambahan kementerian ini, hal ini jelas menciderai aturan dan UU.

Oleh sebab itu, Ganjar yang sudah menegaskan berada di luar pemerintahan akan mengontrol dengan bijak agar pemerintahan Prabowo-Gibran tidak keluar dari ketentuan.

“Makanya konteksnya kalau bagi-bagi kue, politik mengakomodasi pasti tidak sesuai spirit perjuangan kita dan apa yang tertulis di UU. Maka yang paling tepat adalah zaken kabinet, kabinet yang efisien bisa merespons perubahan perubahan yang sangat turbulens itu,” kata Ganjar.

“Maka kita akan melakukan dukungan dengan mengontrol agar pemerintahan berjalan dengan baik,” tutup dia.

Beredar kabar jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran akan ditambah hingga 40.

Nomenklatur kementerian di kabinet Jokowi-Ma’ruf saat ini adalah 34. Rinciannya, 4 menteri koordinator alias Menko dan 30 menteri bidang.