Ketua MRP soal Anggota Audiensi dengan Jokowi: Tak Wakili Majelis

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengatakan sejumlah anggotanya yang ikut audiensi dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan bicara terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/5) tak mewakili sikap lembaganya.

Menurut Timotius, anggota yang hadir dalam audiensi tersebut tidak mewakili sikap resmi MRP terkait rencana pembentukan DOB di Papua oleh pemerintah pusat RI.

“Anggota ini tidak ada representasi MRP, tapi oknum-oknum yang diajak dan datang menyampaikan aspirasi dan menerima DOB itu,” ujar Timotius saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (20/5).

Menurut Timotius, sebetulnya hal yang wajar apabila di dalam MRP ada perbedaan pendapat mengenai DOB. Namun, kedatangan lima anggota tersebut tidak melalui mekanisme resmi kelembagaan dan dituding mewakili agenda tertentu.

“Mereka juga tidak pernah dimandatkan oleh pimpinan lembaga MRP untuk bertemu dengan Presiden. Dugaan kami ada settingan dari pihak tertentu,” jelas dia.

“Tidak ada perjalanan dinas dari lembaga MRP. Jadi tidak mewakili lembaga. Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Mungkin mereka mewakili kalangan mereka sendiri,” imbuh Timotius.

Sebagai informasi, pada hari ini, Jokowi menerima sejumlah tokoh Papua dan Papua Barat, termasuk pula beberapa anggota MRP di dalamnya. Pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor tersebut kemudian merumuskan bahwa mereka mendukung UU Otonomi Khusus dan pembentukan DOB.

Di satu sisi, MRP secara kelembagaan tengah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hal tersebut.

Anggota MRP Dukung DOB Papua

Sementara itu salah satu anggota MRP yang ikut audiensi dengan Jokowi, Toni Wanggai, mengaku mendukung langkah pemerintah dalam pembentukan DOB di Papua.

“Mendukung penuh kebijakan politik negara untuk pemekaran Provinsi Papua, baik pendirian Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Tengah,” kata Toni saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat.

Ketua PWNU Papua itu mengatakan, dalam pertemuan tersebut ikut hadir enam anggota MRP Papua dan empat anggota MRP Papua Barat serta masing-masing unsur Pokja dan Wilayah Adat.

Pertemuan itu juga didampingi Bupati Jayapura Mathius Awoitau, Walikota Sorong Lambert Jitmau, Rektor Universitas Cenderawasih Apolo Safanpo, dan Rektor Universitas Papua Meky Sagrim.

Mengenai sikap Ketua MRP yang menyayangkan pertemuan tersebut, Toni mengatakan selama ini Timotius belum pernah melaksanakan rapat pleno untuk menyikapi DOB.

“Pak Ketua MRP belum pernah melaksanakan rapat pleno seluruh anggota MRP untuk meminta pendapatnya untuk menerima atau menolak pemekaran,” klaim Toni.

“Kami semua anggota mempunyai hak yang sama sebagai utusan masing-masing lembaga adat, agama, dan perempuan,” imbuhnya.

Perlu diketahui, rencana pemekaran wilayah Papua oleh pemerintah pusat telah menimbulkan penolakan besar dari warga di wilayah Indonesia timur tersebut.

Salah satunya demonstrasi yang digelar warga di sejumlah wilayah di Jayapura, Selasa (10/5). Polisi membubarkan paksa aksi unjuk rasa dan menangkap sejumlah aktivis yang menolak otonomi khusus dan DOB Papua.

(dmi/DAL)

[Gambas:Video CNN]