Jawaban dari Integrasi Ribuan Aplikasi



Jakarta, CNN Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu dibuat pusing karena lebih dari 24.000 aplikasi pemerintah yang tidak saling terintegrasi. Aplikasi ini bekerja masing-masing.

Sehingga membuat pekerjaan jadi tidak efisien dan digunakan dengan benar. Sementara, anggaran dalam nominal besar telah dikeluarkan. Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022.

Menindaklanjuti kekhawatiran ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menginformasikan pemerintah telah membuat suatu aplikasi super sebagai pengganti 2.400 aplikasi tersebut. Pertanyaan yang mungkin timbul, apakah bisa menggantikan aplikasi-aplikasi yang telah ada dengan satu super apps saja?

Berkaca dari JAKI: Integrasikan 50 Aplikasi untuk Warga Jakarta

Tentu saja bisa. Buktinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mengintegrasikan data dan layanan untuk masyarakat melalui JAKI (Jakarta Kini) sejak 2019 silam.

JAKI merupakan super apps yang mengintegrasikan lebih dari 50 aplikasi milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Alhasil, seluruh layanan dalam berbagai aspek bisa diakses warga melalui satu pintu. Misalnya, dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

Di mana pengguna JAKI dapat melihat data Covid-19 harian, uji risiko mandiri Covid-19, cek jadwal vaksinasi, hingga mendaftarkan diri untuk divaksin.

Berkat JAKI, Pemprov DKI Jakarta dapat menghadapi tantangan seperti inefisiensi birokrasi yang sebelumnya dialami. Warga pun bisa merasa lebih dekat dengan layanan yang dibutuhkan, sedekat dengan gadget mereka.

Bagaimana JAKI Bekerja?

JAKI dikembangkan dengan tiga transformasi, yakni Kebijakan Open API, Kolaborasi Pengembangan Sistem, dan Integrasi Layanan. Jakarta punya jutaan data dari berbagai instansi pemerintah maupun masyarakat.

Sebelum ada JAKI, setiap dinas harus mengumpulkan data-data di berbagai server yang tidak terstandarisasi tersebut. Dinas-dinas ini juga mengembangkan layanan publik secara terpisah tanpa adanya kolaborasi antar satu sama lain.

Pemprov DKI Jakarta kemudian menstandarisasi dan mengintegrasikan seluruh data ini, lalu menyediakan Open API agar dapat diakses seluruh instansi dan masyarakat.

Tak hanya bekerja sendiri, Pemprov DKI berupaya mewujudkan kota kolaborasi, dengan mengajak pengembang sistem untuk membuat layanan publik, baik pengembang dari dalam maupun luar pemerintahan.

Dengan kolaborasi ini, Pemprov DKI dapat lebih cepat mengembangkan layanan masyarakat.

Barulah nantinya, layanan ini akan diintegrasikan ke dalam layanan mobile yang terintegrasi. Integrasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang minim kendala dan saling terhubung, agar warga bisa mendapatkan akses layanan publik yang lebih baik.

Kehadiran JAKI membawa perubahan bagi Jakarta, terutama dalam akses layanan publik dan transparansi informasi.

Daftar Vaksinasi Covid-19 dalam Satu Genggaman

Pada awal pelaksanaan vaksinasi Covid-19, warga yang ingin divaksin harus mendaftar langsung ke lokasi vaksinasi. Tentunya ini memakan waktu dan mengeluarkan usaha yang tak sedikit.

Sistem harus datang ke lokasi pun ternyata membuat beberapa informasi vaksinasi tak sampai kepada mereka yang tak ada di lokasi. Karena itu, ketika ada inisiasi percepatan vaksinasi, Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City sigap mengembangkan fitur Pendaftaran Vaksinasi Covid-19.

Dengan fitur ini, warga dapat mendaftar vaksinasi dalam 2-3 menit saja. Hingga 22 Juli 2022, sebanyak 923.316 warga telah mendaftarkan diri untuk divaksin melalui JAKI, sehingga mengantarkan Jakarta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil mencapai target vaksinasinya.

(osc)








Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »