Awal Tahun Depan Pemkab Cirebon Akan Merger 67 Sekolah yang Berada dalam Satu Wilayah

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bakal melakukan merger ratusan sekolah yang berada di satu hamparan atau kawasan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, Ronianto, mengatakan, proses merger sekolah satu hamparan dimulai pada tahun depan.

Namun, menurut dia, Disdik Kabupaten Cirebon mulai menerapkan kebijakan merger atau penggabungan terhadap sekolah satu hamparan sejak 2019.

Baca juga: Akui Sempat Temukan Data Ganda Saat Pendaftaran Panwascam, Bawaslu Kabupaten Cirebon: Sudah Beres

“Rencananya, kami akan melakukan merger sekolah satu hamparan pada Januari 2023,” ujar Ronianto saat ditemui di Kantor Bupati Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (5/10/2022).

Ia mengatakan, sedikitnya terdapat 67 sekolah di Kabupaten Cirebon yang ditargetkan akan digabung atau merger mulai awal tahun depan.

Baca juga: Pasheman 90 Jawara Indonesias Got Talent 2022, Sore Ini Tiba di Sekolah Mereka, SMKN 2 Garut

Namun, pihaknya bakal melihat dahulu jumlah formasi kepala sekolah yang kosong dalam mempersiapkan merger sekolah satu hamparan tersebut.

“Kami akan inventarisir dulu formasi kepala sekolah yang kosongnya sebagai persiapan penggabungan sekolah satu hamparan,” kata Ronianto.

Baca juga: Minta Disbudpar Gali Potensi Wisata Kabupaten Cirebon, Bupati: Masyarakat Juga Bisa Berperan Aktif

Ronianto menyampaikan, alasan merger itu di antaranya untuk mengurangi gap antarsekolah satu hamparan. Pasalnya, tak jarang ditemui sekolah satun hamparan yang lebih elit dibanding lainnya.

Karenanya, perbedaan yang mencolok itu menimbulkan kesan sekolah tersebut dibeda-bedakan untuk orang kaya dan orang biasa meski lokasinya berdekatan.

Baca juga: Tiga PTS Naik Status, Aptisi Jabar Dorong Adanya Merger Perguruan Tinggi Swasta

Selain itu, pihaknya juga menyayangkan munculnya persaingan tidak sehat di sekolah satu hamparan, sehingga memilih untuk menggabungkannya.

“Hal-hal semacam itu yang kami coba untuk menghilangkannya melalui kebijakan merger sekolah satu hamparan,” ujar Ronianto. (*)
 

—